BERITA KARET JANUARI 2018

BERITA KARET JANUARI 2018

1.       KEREK HARGA: Tiga Produsen Karet Utama Dunia Kembali Batasi Ekspor Desember 2017
2.       ITRC Sepakati Terapkan AETS hingga Maret 2018
3.       Indonesia Tahan Ekspor Karet 91.150 Ton Sampai Maret 2018
4.       Penyerapan Karet Ditingkatkan
5.       Ekspor Kena Pungutan
6.       Produksi Turun, Ekspor Karet Susut di Akhir Tahun
7.       Pemerintah Siapkan Skema Pembiayaan Peremajaan Karet
8.       Alex Noerdin 'Jualan' Karet Hingga Panas Bumi di Selandia Baru
9.       Karet Kapuas Hulu Ber-SNI Bikin Harga Sentuh Rp. 14.200
10.     Produksi Airbag Serap Karet Domestik
11.     Ini Siasat Thailand di Tengah Pasokan Berlebih
12.     Harga Karet Segera Terkerek AETS
13.     Gapkindo Harapkan Muncul Pabrik Ban di Sumsel
14.     Perusahaan Karet PD  Petak Malay Bulu Merindu Berdiri di Kabupaten Murung Raya
15.     Pemkab Murung Raya akan Putus Rantai Mafia Karet

---------------------------

KEREK HARGA: Tiga Produsen Karet Utama Dunia Kembali Batasi Ekspor Desember 2017

Indonesia, Malaysia, dan Thailand akan menerapkan kembali skema pembatasan ekspor karet pada Desember 2017 untuk mengangkat harga komoditas itu di pasar global.

Tiga negara produsen utama karet yang tergabung dalam wadah International Tripartite Rubber Council (ITRC) mempertimbangkan dampak penurunan harga karet dunia khususnya bagi kesejahteraan para petani kecil. Oleh karena itu, untuk ke-5 kalinya skema Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) atau pemangkasan ekspor bakal diimplementasikan pada Desember 2017.

Saat dikonfirmasi, Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Deny Wachyudi Kurnia membenarkan bahwa ketiga produsen telah sepakat untuk kembali menerapkan skema pemangkasan ekspor. Namun, dia belum mau menjelaskan lebih lanjut berapa banyak total pembatasan ekspor serta total pembatasan ekspor yang bakal di tempuh.

Deny memperkirakan penerapan skema AETS yang ke-5 bakal mengikutsertakan Vietnam yang baru bergabung ke dalam wadah ITRC pada September 2017.

“Ya [akan kembali menerapkan AETS], idelanya Vietnam ikut dan upaya untuk mencapai kesepakatan tentang hal ini sedang diupayakan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (4/12/2017).

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan harga karet di Tokyo Commodity Exchange (Tocom) selama sepekan terakhir November 2017 berada di bawah 200 yen per kilogram (/kg). Pada penutupan bulan lalu, harga kembali melemah 0,60% atau berada di level 198,30 yen.

Seperti diketahui, ITRC beranggotakan tiga negara utama produsen karet, yakni Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Thailand merupakan negara produsen karet terbesar di dunia dengan total produksi sekitar 4,1 juta ton. 

Adapun, Indonesia berada di posisi kedua dengan output sebesar 3,1 juta ton, diikuti Malaysia di posisi ketiga dengan produksi per tahun 720.000 ton. 

Bisnis.com, 04/12/2017

-------------------------------------------------

ITRC Sepakati Terapkan AETS hingga Maret 2018

International Tripartite Rubber Council (ITRC) resmi menerapkan pembatasan ekspor atau Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) sebesar 350.000 ton. Penerapan tersebut berlangsung hingga 31 Maret 2018.

Penerapan AETS membuat negara anggota ITRC menahan jumlah ekspor sesuai dengan kuota yang telah diberikan. Sebesar 73% pasar dikuasai oleh negara anggota ITRC, membuat pelaksanaan AETS dinilai akan berhasil.

"Penerapan AETS 350.000 ton akan benar-benar secara efektif dilakukan hingga 31 Maret 2018," ujar Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo), Moenardji Soedargo kepada Kontan.co.id, Selasa (26/12).

Berdasarkan kebijakan tersebut, kuota pembatasan ekspor akan dibagi kepada tiga negara anggota ITRC. Indonesia mendapat kuota pembatasan sebesar 95.190 ton.

Selain Indonesia, ada Thailand dan Malaysia yang menjadi anggota ITRC. Thailand mendapat pembatasan sebesar 234.810 ton sementara Malaysia sebesar 20.000 ton.

Penerapan AETS dipastikan Moenardji dapat berjalan efektif dan mampu mengangkat harga karet. "Gapkindo mendukung sepenuhnya komitmen AETS ini dan yakin kebijakan ini akan mengembalikan harga ke jalur yang semestinya," terang Moenardji.

Moenardji bilang, harga dapat naik lebih dari US$180 cent per kg. Saat ini harga karet sebesar US$ 150 cent per ton.

Kontan.co.id, 26/12/2017

----------------------------------------

 Indonesia Tahan Ekspor Karet 91.150 Ton Sampai Maret 2018


Eksportir karet Indonesia mendapatkan jatah pembatasan ekspor sebanyak 91.150 ton hingga Maret 2018.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo menjelaskan eksportir karet akan menunda atau menahan ekspor sebanyak 91.150 ton sampai dengan Maret 2018. Hal tersebut menyusul adanya kesepakatan penerapan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) atau pembatasan ekspor karet oleh Indonesia, Thailand, dan Malaysia pada, Jumat (22/12/2017).

Dia menyatakan sepenuhnya mendukung komitmen Pemerintah Indonesia di International Tripartite Rubber Council (ITRC) terkait pembatasan ekspor. Pihaknya meyakini keputusan tersebut bakal mengembalikan harga karet ke posisi normal.

“Komitmen ketiga negara sangat kuat dan kebijakan ini akan dikeluarkan dengan landasan regulasi yg tegas dan kuat, sehingga para eksporter akan menaati regulasi yg dikeluarkan,” ujar Moenardji saat dihubungi Bisnis, Jumat (22/12/2017).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan membenarkan kesepakatan tersebut bakal berlangsung sampai Maret 2018. Akan tetapi, kebijakan tersebut menurutnya tidak akan mengganggu serapan eksportir terhadap petani.

“Penyerapan [eksportir terhadap karet petani] tetap,” imbuhnya.

Gapkindo memasang target ekspor karet sebesar 2,7 juta ton pada 2017 atau naik dari realisasi pada 2016 sebesar 2,6 juta ton. Adapun, produksi ditargetkan mampu mencapai 3,2 juta ton sepanjang tahun ini.

Negara ITRC telah sepakat untuk kembali mengambil kebijakan pemangkasan ekspor karet sebanyak 350.000 sampai dengan Maret 2018. Selain Indonesia, Thailand mendapatkan jatah sebanyak 234.810 ton serta Malaysia 20.000 ton.

Penerapan AETS terakhir dilakukan pada Maret 2016-Desember 2016. Saat itu, ITRC sepakat memangkas ekspor untuk mengangkat harga karet global yang sempat jatuh hingga di bawah US$1 per kilogram. Skema tersebut diklaim berhasil mengerek harga sampai menembus level US$2 per kilogram.

Saat itu, tiga anggota ITRC sepakat mengurangi volume ekspor sebanyak 700.000 metrik ton. Vietnam juga mendapat alokasi pengurangan ekspor sebesar 85.000 metrik ton, tapi tidak terealisasi sehingga kuota tersebut pun diambil alih oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Bisnis.com, 22/12/2017

----------------------------------------

 
Penyerapan Karet Ditingkatkan, Harga Anjlok,

Petani Enggan ke Kebun

Penggunaan karet sebagai bahan baku pembuatan aspal terus didorong untuk mendongkrak harga karet di tingkat petani yang dalam tiga tahun terakhir terpuruk. Selama ini, sekitar 70% produksi karet dunia dialokasikan untuk kebutuhan produksi ban. Pada saat kondisi perekonomian global turun, permintaan karet berkurang, harga karet pun anjlok.

Pada 2011, harga karet Rp 20.000 per kilogram (kg). Namun, saat ini harga di tingkat petani hanya Rp 4.000 per kg. Direktur Pusat Penelitian Karet Karyudi, Senin (4/12), di Palembang, Sumatera Selatan, mengatakan, penyerapan karet dalam negeri harus ditingkatkan agar harganya tak lagi terpuruk

”Saat ini kami sedang mengembangkan penggunaan karet untuk bahan baku aspal,” ujarnya.

Berdasarkan penelitian, ujar Karyudi, kebutuhan aspal di Indonesia 1,6 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 5-7% di antaranya dapat menggunakan karet. Artinya, dengan teknologi aspal berbahan baku karet, ada 80.000-112.000 kg karet mentah yang akan terserap. Indonesia sudah menerapkan aspal karet di beberapa ruas jalan di Jawa Barat, seperti di Lido, Sukabumi, sepanjang 2 kilometer (km), di Sawangan, Depok, sepanjang 600 meter, dan di Karawang sepanjang 500 meter.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi mengatakan, dari 3,6 juta hektar perkebunan karet di Indonesia, sekitar 85% di antaranya merupakan perkebunan rakyat. Karet yang dihasilkan 3,1 juta ton per tahun. Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas perkebunan. Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Sumsel Alex K Eddy, menyambut baik rencana menjadikan karet sebagai campuran aspal.

Terpuruk

Sementara itu, perekonomian masyarakat di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, terpuruk dalam beberapa tahun terakhir akibat harga getah karet yang anjlok dari Rp 20.000 menjadi Rp 5.000 per kg. Petani meninggalkan kebun dan menjadi buruh di luar Nias karena karet tidak bisa lagi menghidupi mereka.

Pemantauan Kompas di sejumlah desa di Kepulauan Nias, Senin, banyak kebun karet terbengkalai dan tidak disadap lagi. Selama ini, sekitar 70 persen masyarakat Nias bertani karet. Antonius Elifati Waruwu (42), petani karet di Desa Oladano, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, mengatakan, dalam setahun terakhir, ia hanya sesekali menyadap karet. Ia lebih sering menjadi buruh dengan upah Rp 70.000 per hari. ”Sejak harga karet turun, kami tidak semangat lagi pergi ke kebun,” katanya.

Bupati Nias Sokhiatulo Laoli mengatakan, jika rencana pungutan ekspor diterapkan, beban petani semakin besar.

Kompas, 05/12/2017

 ---------------------------------

Ekspor Kena Pungutan

Dipandang Perlu untuk Danai Peremajaan Kebun Karet
Pemerintah merencanakan adanya pungutan ekspor karet. Rencana itu tertuang dalam Skema Peremajaan Perkebunan Karet. Pungutan ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mendorong produktivitas karet dan kesejahteraan petani melalui peremajaan kebun.

Dalam Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Perkebunan Karet Rakyat di Kementerian Koordinator Perekonomian pekan lalu, diusulkan adanya pungutan ekspor atau cess sebesar Rp 200 per kilogram (kg) karet untuk tahun pertama. Harga komoditas karet saat ini berada di kisaran US$1,5 per kg atau Rp 20.250 per kg. Oleh karena itu, pungutan ekspor ini diperhitungkan sebesar 1% dari harga internasional dan 1,13% dari harga petani. Dana pungutan ini nanti akan dikelola oleh Pengelola Dana Perkebunan.

”Pungutan itu masih berupa usulan, belum diberlakukan. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait akan mematangkannya lagi,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan kepada Kompas, Sabtu (2/12).

Oke menambahkan, ke depan juga dipertimbangkan adanya pembatasan ekspor sesuai kesepakatan International Rubber Consortium Limited (IRCo). Namun, kepastian pembatasan ekspor tersebut masih menunggu keputusan International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang akan dibahas pertengahan Desember 2017 di Bangkok, Thailand.

Penasihat Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Daud Husni Bastari, Minggu, mengatakan, penerapan skema pungutan ekspor itu kurang tepat karena akan diterapkan pada saat harga karet rendah. Saat ini, kontribusi karet terhadap devisa negara sudah turun dari sekitar US$11 miliar menjadi US$6,5 miliar.

”Peremajaannya bagus dan dapat dilakukan secara bertahap. Namun, sumber pendanaannya itu yang harus dipikirkan kembali. Jangan sampai membebani petani karet,” katanya.

Daud berharap, pemerintah justru dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha dan petani karet. Insentif yang diharapkan adalah keringanan suku bunga kredit perbankan yang saat ini masih sebesar 12%. Di sisi lain, bagi petani, Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% juga dipandang perlu lebih ringan.

Skema Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat ini juga menyangkut prosedur standar operasi (SOP), mekanisme pembersihan lahan (land clearing), keterlibatan pihak swasta, serta standardisasi pembiayaan. Pemerintah juga menyiapkan opsi mengatasi konsolidasi lahan dengan mengimplementasikan konsep federal land consolidation and rehabilitation authority (FELCRA) dan build-operate-transfer (BOT). Pada FELCRA, pemerintah memberi bantuan pengelolaan lahan milik masyarakat yang tidak atau kurang produktif. Sementara konsep BOT membuka kesempatan partisipasi swasta dalam membangun wilayah sekitar perkebunan karet.

Advokasi teh

Terkait dengan upaya promosi ekspor komoditas, Pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha teh akan melaksanakan visi advokasi teh atau Indonesia Tea Trade Mission (ITTM) ke Hamburg (Jerman), London (Inggris), dan Brussel (Belgia) pada 3-9 Desember 2017. Misi itu dalam rangka meminimalisasi hambatan perdagangan nontarif ekspor teh Indonesia ke Uni Eropa.

Oke Nurwan dalam keterangan pers mengatakan, salah satu kebijakan Uni Eropa yang menghambat ekspor teh Indonesia adalah Peraturan Komisi Eropa Nomor 1146/2014. Uni Eropa menerbitkan regulasi itu pada 23 Oktober 2014 dan memberlakukannya pada 18 Mei 2015. Regulasi tersebut mensyaratkan ambang batas residu AQ dalam daun teh kering sebesar 0,02 mg per kg. Alasannya, melindungi konsumen teh dari bahaya penyakit yang bersifat karsinogenik.

”Kebijakan itu berdampak pada penurunan volume dan nilai ekspor teh Indonesia ke Uni Eropa sebesar 20% dalam lima tahun terakhir,” katanya.

Dalam kunjungan kerja itu, delegasi Indonesia akan mempresentasikan bukti studi ilmiah Pusat Pengujian Mutu Barang Perdagangan bersama peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Hasil studi menunjukkan, ambang batas residu AQ yang dapat ditoleransi manusia adalah 0,2 mg per kg dengan mempertimbangkan analisis risiko. Ini lebih longgar dari yang ditetapkan Komisi Eropa.

Kompas, 04/12/2017

---------------------------------------

Produksi Turun, Ekspor Karet Susut di Akhir Tahun

Ekspor karet akhir tahun diprediksi turun akibat produksi karet yang terus merosot.

"Nopember dan Desember ada kemungkinan ekspor kita menurun karena di beberapa daerah mengalami kurang bahan baku," ujar Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), Moenardji Soedargo kepada Kontan.co.id, Selasa (19/12).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor karet dan produk dari karet pada Nopember 2017 turun 5,09% dari bulan sebelumnya. Ekspor pada bulan Oktober sebesar 343.833 ton turun menjadi 324.955 ton pada November 2017.

Turunnya produksi diakibatkan oleh kondisi cuaca. Selain itu ada pula daerah yang baru pulih dari musim gugur daun sehingga produksi belum kembali normal.

Pada kondisi normal, penurunan produksi akan kembali normal pada bulan Januari. Namun menurut Moenardji akibat adanya fenomena la nina perlu terdapat kajian lebih lanjut.

La nina akan berdampak pada meningkatnya intensitas hujan. Hal itu dikatakan Moenardji dapat menurunkan produksi.

Produksi yang menurun dikatakan Moenardji akan mempengaruhi supply sehingga harga akan naik. "Kalau bicara harga, sudah pasti akan membaik karena faktor cuaca," terangnya.

Meski begitu penerapan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) tetap perlu dilakukan. Moenardji bilang hal tersebut untuk menjaga harga tidak turun mengingat pengaruh faktor cuaca masih akan terasa beberapa bulan lagi.

Selain faktor cuaca, penurunan produksi juga diakibatkan oleh berkurangnya lahan pertanian karet. "Sekitar 15% hingga 20% lahan karet telah alih fungsi," jelas Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo), Lukman Zakaria.

Alih fungsi lahan tersebut diakibatkan hasil panen yang menurun. Selain itu juga harga yang rendah. Harga beli di tingkat petani sebesar Rp 5.000 per kilogram (kg) hingga Rp 6.500 per kg.

Kontan.co.id, 19/12/2017

---------------------------------------------

Pemerintah Siapkan Skema Pembiayaan Peremajaan Karet

Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan untuk Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat (PPPKR) di Tanah Air, yakni dengan memberlakukan kebijakan Cess (pungutan atas ekspor). Pemerintah akan melakukan kolaborasi dengan asosiasi pengusaha karet guna meningkatkan produktivitas perkebunan karet rakyat di Tanah Air tersebut.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah akan berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam menggiatkan PPPKR. “Dalam program peremajaan karet ini, fokus utama pemerintah selain meningkatkan produktivitas perkebunan karet, yang terpenting mengutamakan kesejahteraan petani karet itu sendiri,” ungkap Menko Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (30/11).

Menko Darmin mengatakan hal itu usai memimpin rapat koordinasi tentang perkebunan karet rakyat. Hadir dalam rapat antara lain Gabungan Perusahan Karet Indonesia, Ketua Dewan Karet Indonesia Aziz Pane, serta perwakilan asosiasi dan kementerian/lembaga. Berhubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPPKR.

Diharapkan dengan adanya penetapan SOP PPPKR ini maka akan menjamin terpenuhinya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peremajaan karet rakyat. Beberapa faktor penunjang program, imbuh dia, menjadi perhatian pemerintah, baik dari sisi ketersediaan bibit unggul yang bersertifikat, mekanisme land clearing, skema keterlibatan pihak swasta, serta standardisasi pembiayaan.

Di sisi lain, penting juga dilakukan konsolidasi lahan dan dukungan dana melalui  ebijakan Cess (pungutan atas ekspor) untuk peremajaan karet rakyat. Mengenai pungutan Cess, apabila skema ini diberlakukan di Indonesia maka besaran yang diusulkan sebesar Rp 200 per kilogram (kg) untuk tahun pertama.

Dengan harga saat ini yang berada dikisaran US$ 1,5 per kg atau Rp 20.250 per kg maka besaran Cess ini hanya sebesar 1% dari harga internasional dan 1,13% dari harga petani. Mengingat kegiatan konsolidasi lahan di Indonesia tidak hanya bergantung pada pemerintah maka hal ini memerlukan sumbangsih banyak pihak guna mewujudkan tujuan dari konsolidasi lahan itu sendiri. Terlebih dalam implementasinya, konsolidasi lahan masih mengalami beberapa kendala signifikan, terutama dalam hal tingkat partisipatif yang rendah.

Investordaily.com, 03/12/2017

------------------------------------

Alex Noerdin 'Jualan' Karet Hingga Panas Bumi di Selandia Baru

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin 'jualan' berbagai proyek yang sedang dikerjakan di Sumsel untuk menarik minat investor dengan menjelaskan potensi alam Sumsel seperti karet dan geothermal (panas bumi).

Hal ini dilakukan Alex Noerdin saat menjadi pembicara dalam Round Table Business Forum di Wellington Club The Terrace Wellington, Selandia Baru.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Sabtu (16/12/2017), dalam kesempatan itu Alex juga menjelaskan soal kesiapan Sumsel sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Dia juga mempromosikan potensi Sumsel di bidang infrastruktur pelabuhan laut dalam. Pelabuhan laut dalam bisa dijadikan pergerakan arus barang dari dan keluar Sumsel lebih cepat dan dinamis.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya mengatakan Alex seorang yang visioner dan berdedikasi tinggi. Sumsel memiliki 60 persen panas bumi dan menjadi penghasil karet terbesar di Indonesia. Sumsel pantas dipromosikan ke Selandia Baru karena Sumsel termasuk satu dari lima provinsi yang sangat terasa pergerakan perkembangannya dan punya banyak potensi ekonomi.

"Ada puluhan orang bussinessman, importir dan pengusaha yang ikut paparan. Respon mereka sangat positif terutama soal pengembangan kawasan KEK Tanjung Api Api dan Tanjung Carat,” kata Tantowi.

Selama ini yang paling sering promosi keluar negeri adalah provinsi-provinsi dari kawasan pulau Jawa. Karena itu melihat perkembangan Sumsel yang demikian pesat, Tantowi mencoba menawarkan kesempatan ini ke Gubernur Sumsel agar potensi yang ada bisa dikenal para investor yang ada di luar negeri termasuk Selandia Baru.

"Saya lihat minat investor dari luar yang mau berinvestasi ke Indonesia ini besar sekali, termasuk ke Sumsel. Makanya pak Gubernur kami minta paparan karena inilah saatnya biar investor makin kenal dengan Sumsel," tambahnya.

Setelah melakukan upaya promosi ini, diharapkan akan banyak investor yang follow up potensi-potensi apa saja yang menarik bagi mereka untuk dikembangkan dan dikerjasamakan. Tantowi menuturkan pihaknya akan mengajak calon investor yang serius untuk melihat langsung potensi Sumsel.

Selama di Selandia Baru, Alex juga diajak melihat dan meninjau museum paling terkenal di daerah tersebut, yakni Museum Te Papa Tongarewa.

Dengan pengelolaan kekinian yang memadukan sejarah, teknologi, digital dan seni, para tamu diberi tahu bahwa museum bukan hanya bisa dijadikan sebagai tempat edukasi sejarah. Museum juga dapat dimanfaatkan menjadi objek wisata unggulan, bahkan menjadi penyumbang devisa yang besar.

Bisnis.com, 16/12/2017

--------------------------------------

Karet Kapuas Hulu Ber-SNI Bikin Harga Sentuh Rp14.200

Sentral kebun karet di Kapuas Hulu menggunakan sistem pengawasan internal atau Internal Control System (ICS) sebagai upaya meningkatkan kualitas karet sehingga diharapkan terus mengerek harga komoditas itu lebih baik. 

Saat ini harga karet merata di Kalimantan Barat terutama di Kapuas Hulu berada di harga jual Rp5.000-Rp6.000 per Kilogram (Kg) dan semenjak didampingi oleh WWF-Indonesia menggunakan inovasi ICS membuat harga bokar bersih di sepanjang Koridor Labian-Leboyan Kapuas Hulu sekarang menjadi Rp9.600 hingga Rp14.200.

“Sejak terbentuk November 2015 lalu, kami meningkatkan kualitas bahan olahan karet (bokar) dengan membuat sejumlah inovasi salah satunya ICS. Sistem ini terbukti berhasil menjaga kualitas karet dihasilkan petani,” kata Manager Sentra Karet Barese Octavius Jubang dari rilis diterima Bisnis, Jumat (22/12/2017).

Menurutnya, bokar diuji di laboratorium Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar.

Karet yang dikering-anginkan selama 2 minggu sudah memiliki kadar kering (K3) sebesar 76,19% dengan kadar kebersihan 91,44%. 

Sementara untuk karet usia pengeringan satu bulan, K3 sudah mencapai 78,24% dengan kadar bersih mencapai 92,01%. Hasil uji laboratorium tersebut menunjukkan Sentra Karet Barese di koridor Labian-Leboyan dinyatakan sesuai SNI 06-2047-2002.

“Petani telah mengubah perilaku dari sebelumnya merendam dan memasukkan kontaminan lain ke dalam bokar menjadi mengeringkan bokar di rak-rak,” kata Jubang.

Selanjutnya, pemilihan wadah bambu memiliki kandungan asam semut alami. Mereka juga menjaga karet baru disadap agar tidak terkontaminasi pasir, batu dan kulit kayu dari pohon karet itu sendiri.

Landscape Leader WWF-Indonesia Kapuas Hulu Anas Nasrullah mengatakan, WWF-Indonesia sejak 2011 mengkaji kawasan koridor itu yakni Desa Labian, Desa Mensiau, Desa Sungai Abau. Di sana, petani mampu menjual karet basah dengan K3 54% sekitar 80 ton per bulan. 

“Hasil kajian kami memprediksi karet rakyat dapat meningkat hingga 300% pada 2016, dengan cara reforestasi kawasan yang dimiliki oleh masyarakat dan insentif pasar terhadap produksi bokar bersih,” ujar Anas. 

Bisnis.com, 22/12/2017

----------------------------------------------

Produksi Airbag Serap Karet Domestik

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto menyatakan bahwa adanya produksi rubber airbag dalam negeri diharapkan bisa menyerap karet alam, mengingat Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia.

“Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar karet alam. Dengan teknologi, kami akan berupaya agar pemanfaatan karet alam lokal serta nilai tambahnya meningkat, seperti produk rubber airbag ini,” kata dia saat launching produk perdana dan peresmian lini produksi rubber airbag di Cirebon, Jawa Barat, kemarin.

Unggul menyebut bahwa beragam produk karet teknis ini selalu diimpor dari luar, padahal Indonesia adalah salah satu negara penghasil karet alam terbesar didunia dengan total produksi karet alam kurang lebih 2,90 juta ton per tahun.

Inovasi rubber airbag ini pun diharapkan dapat menjadi awal bagi kebangkitan industri karet dalam negeri untuk mendukung bidang maritim dengan pemanfaatan bahan baku lokal karena selama ini masih sepenuhnya impor.

Sementara itu Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material BPPT Hammam Riza mengatakan bahwa produk rubber airbag ini telah siap untuk di produksi massal. “Dari hasil uji bearing capacity, produk rubber airbag telah melampaui standar ISO 144099:2011, Ships and Marine Technology, Ships Launching Airbags. Hasil uji ini menunjukkan kemampuan atau kekuatan rubber airbag dalam menahan bobot kapal,” katanya seperti dilansir Antara.

Rubber airbag ini akan diproduksi secara masal dan komersial di PT Samudera Luas Paramacitra yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat, menggunakan teknologi dalam negeri.

“Kegiatan komersialisasi teknologi ini nantinya akan dipayungi dengan kerja sama komersial antara Pusat Layanan Teknologi BPPT dengan PT Samudera Luas Paramacitra, sehingga memberikan feedback berupa royalti kepada para inventor agar makin termotivasi dalam berkarya lebih lanjut,” ujarnya.

Direktur Pusat Teknologi Material BPPT Asep Riswoko menuturkan bahwa tantangan terbesar adalah  bagaimana agar produk hasil karya dalam negeri ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kebutuhan maritim di Indonesia.

“Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Maret 2013), Indonesia memiliki kurang lebih 12.407 kapal, yang pada saatnya harus direparasi di 240 galangan kapal yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain proses reparasi tentunya dibutuhkan pembangunan kapal-kapal baru untuk mendukung program nasional yaitu poros maritim dan tol laut,” lanjutnya.

Melihat potensi yang ada kata Asep, tentunya sangat dibutuhkan produk rubber airbag untuk membantu proses reparasi dan pembuatan kapal baru. Dengan hadirnya produk rubber airbag hasil inovasi dalam negeri diharapkan dapat mengurangi biaya investasi galangan kapal menjadi lebih murah dibanding galangan kapal konvensional.

BPPT sangat mendorong agar produk ini dapat digunakan oleh industri perkapalan baik pemerintah maupun swasta. “Oleh karena itu, ke depan harus terbangun sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, agar kepercayaan untuk menggunakan produk rubber airbag dalam negeri ini semakin meningkat,” katanya lagi.

Investordaily.com, 17/12/2017

-------------------------------------------

Ini Siasat Thailand di Tengah Pasokan Berlebih

Pemerintah Thailand merencanakan upaya mengatasi kelebihan pasokan dengan memberikan pinjaman kepada petani dan mendorong penyaluran produksi karet untuk konsumsi domestik.

Thailand sebagai produsen karet utama dunia berencana mengalirkan dana modal kerja untuk petani dan segera membahas lebih lanjut bersama dengan dua negara anggota International Tripartite Rubber Council (ITRC) lainnya, Indonesia dan Malaysia.

Rubber Authority Thailand pada Jumat (15/12) mengatakan Negeri Gajah Putih itu, bersama Indonesia dan Malaysia mengusulkan membatasi ekspor karet guna mengurangi pasokan dan memenuhi permintaan global. Diketahui, ketiga negara tersebut menyumbang sekitar 70% dari ekspor karet global. "Pengurangan ekspor berdasarkan luas pekebunan masing-masing." 

Menurut data World Bank, Thailand memproduksi karet terbanyak di dunia mencapai 4,47 juta ton pada 2016. Sementara itu, Indonesia menduduki posisi kedua dengan produksi hingga 3,21 juta ton. Adapun Malaysia memproduksi karet hingga 674.000 ton.

 Ketiga negara yang tergabung dalam ITRC tersebut sebelumnya telah berencana menggalakkan skema pemangkasan ekspor karet atau agreed export tonnage scheme/AETS untuk yang kelima kalinya guna mengatasi kelebihan pasokan global dan mengangkat kembali harga yang logis.

 Ketiga negara akan segera bertemu untuk membahas langkah-langkah secara rinci terkait pembatasan ekspor yang menjadi langkah dalam mengatasi kemerosotan harga. 

 Bisnis Indonesia, (19/12/2017)

---------------------------------------

Harga Karet Segera Terkerek AETS

Kalangan pengusaha optimistis kesepaktan Indonesia, Malaysia dan Thailand  untuk kembali menerapkan skema Agreed Export Tonnage Scheme  atau pembatasan ekspor karet pada Desember 2017 bisa mengerek harga komoditas tersebut,

 Dalam pertemuan International Tripartite Rubber Council (ITRC) pekan lalu ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand sepakat kembali menerapkan pembatasan ekspor untuk kelima kalinya. Langkah tersebut menyusul terpuruknya harga seoanjang 2017 dan berdampak erhadap kesejahteraan petani kecil.

Ketua umum Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Sudargo mengatakan langkah yang ditempuh negara produsen karet bertujuan untuk mengembalikan harga karet pada jalurnya. Kebijakan tersebut bersifat jangka pendek dan diyakininya dapat mengerrek harga komoditas itu.

“Saya kira harga berpeluang mendekati 200 yen per kilogram dalam beberapa bulan pembatasan ekspor,” jelasnya ketika dihubungi Bisnis, Senin (4/12).

Moenardji mengatakan para pengusaha mendukung sepenuhnya langkah pemangkasan ekspor yang bakal ditempuh Indonesia, Malaysia dan Thailand pada Desember 2017. Apalagi kebijakan itu telah ditempuh sebanyak empat kali tidak memberikan dampak negatif  bagi seluruh pemangku kepentingan perkaretan.

“Sedari dulu Gapkindo selalu mendukung aksi serupa berupa pemotongan ekspor manakala harga sudah keluar rel dan membahayakan,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, sambungnya, pemerintah di tiga negara bakal menjelaskan secara lebih detil skema pemangkasan ekspor yang bakal diterapkan. Hal tersebut menyangkut jumlah total pemangkasan ekspor serta batas waktu penerapan kebijakan itu.

Pemangkasan Ekspor

Berdasarkan    informasi yang dihimpun bisnis, pemerintah ketiga negara memang belum mengumumkan resmi secara rinci berapa jumlah ekspor yang bakal dipangkas dan jangka waktu implementasi kebijakan tersebut. Namun salah satu sumber menyebut para anggota ITRC akan memangkas total volume ekspor sebanyak 350.000 ton penerapan AETS kali ini.

Seperti diketahui, Gapkindo memasang target ekspor karet 2,7 juta ton pada tahun 2017 atau naik dari realisasi ekspor tahun 2016 sebesar 2,6 juta ton. Adapun produksi ditargetkan mampu mencapai 3,2 juta ton sepanjang tahun ini.

  Saat dikonfirmasi, Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Deny Wachyudi Kurnia belum mau membeberkan secara rinci berapa tonase yang bakap dipangkas oleh ketiga negara produsen utama itu. Akan tetapi dia membenarkan pembatasan ekspor bakal diberlakukan dalam aktu deka.

Deny memperkirakan penerapan skema AETS yang ke-5 bakal mengikutsertakan Vietnam yang baru bergabung ke dalam wadah ITRC pada September 2017.

“Ya [akan kembali menerapkan AETS], idealnya Vietnam ikut dan upaya untuk mencapai kesepakatan tentang hal ini sedang diupayakan,” ujarnya .

Berdasarkan data Bloomberg, harga karet sepanjang  tahun ini terus mengalami penurunan terhitung sejak mencapai puncaknya di level 351,4 yen per kilogram pada Pebruari 2017. Pada awal Desember 2017, harga bertahan di posisi 203,5 yen per kilogram.

 Seperti diketahui, ITRC beranggotakan tiga negara utama produsen karet, yakni Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Thailand merupakan negara produsen karet terbesar di dunia dengan total produksi sekitar 4,1 juta ton. 

Adapun, Indonesia berada di posisi kedua dengan output sebesar 3,1 juta ton, diikuti Malaysia di posisi ketiga dengan produksi per tahun 720.000 ton. 

Skema AETS terakhir kali diterapkan apda Maret 2016-Agustus 2016 untuk mengangkat harga karet global  yang sempat jatuh dibawah US$ 1 per kilogram. Skema tersebut diklaim berhasil mengerek harga  sampai menembus US$ 2 per kilogram.

Saat itu, tiga negara ITRC sepakat mengurangi volume ekspor sebanyak 700.000 ton. Vietnam juga mendapat alokasi pengurangan ekspor sebanyak 85.000 ton, tetapi tidak terealisasi sehingga kuta tersebut diambilalih Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Bisnis Indonesia, 05/12/2017

----------------------------------

Berita untuk rubrik ban dan otomotif

Gapkindo Harapkan Muncul Pabrik Ban di Sumsel

Gabungan Pengusaha Karet Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (Gapkindo Sumsel) berharap munculnya pabrik ban di daerah setempat dalam waktu dekat untuk menjadi solusi anjloknya harga di tingkat petani.

"Hilirisasi karet sudah lama didengungkan tapi hingga kini belum terwujud. Harapan kami, ada suatu tekad yang kuat dari para pemangku kebijakan, setidaknya ada satu pabrik ban di Sumsel ini," kata Ketua Gapkindo Sumsel Alex K Eddy di Palembang, Kamis (11/1).

Ia mengatakan saat ini, produksi getah karet di Sumsel mencapai sekitar 1 juta ton per tahun. Namun, dari total produksi itu, hampir seluruhnya di kirim ke luar negeri dan hanya beberapa persen yang diserap oleh dalam negeri. Lantaran itu, tak ayal harga karet di tingkat petani sangat bergantung dengan keadaan pasar internasional. Di saat sedang anjlok seperti saat ini tentunya sangat memberatkan petani.

"Memang yang paling banyak menyerap karet itu industri ban. Artinya jika ada satu saja pabrik ban, setidaknya dapat meningkatkan serapan dalam negeri, dengan begitu harga diharapkan meningkat," ujar dia.

Selain hilirisasi karet, Alex menilai solusi lain dari anjloknya harga karet yang tak kalah penting yakni pemerintah Indonesia harus lebih aktif mengajak negara-negara eksportir karet untuk mengurangi pasokan di pasar internasional karena sudah tiga tahun terakhir harga tetap bertahan di kisaran rendah.

Saat ini pasokan di pasar internasional sedang kelebihan pasokan sekitar 3 juta ton."Harus ada yang mau menjadi 'leader' (pemimpin) dan Indonesia bisa mengambil alih ini, yakni bagaimana caranya agar negara seperti Malaysia dan Thailand dan negara pemain baru untuk duduk bersama mengatasi masalah ini," kata Alex.

Menurut dia, dalam kaitan penurunan harga komoditas ekspor ini sejatinya Indonesia yang paling bermasalah karena hampir 90 persen merupakan petani rakyat. Selain itu, rasio produksi getah per hektare sangat rendah dibandingkan Malaysia, Thailand dan Vietnam. Di Indonesia dalam satu hektare hanya memperoleh 1 ton getah, sedangkan di Vietnam dan Thailand sudah tembus 2 ton.

"Tentunya ketika harga jatuh seperti saat ini, yakni 1,4 dolar per kilogram membuat menjadi tidak masalah bagi Thailand dan Vietnam. Sementara bagi petani Indonesia menjadi sangat berat, karena hanya mendapatkan sekitar Rp700.000 per bulan," ujar dia. Ant

    Neraca, 12/01/2018

-----------------------------------------------

Perusahaan Karet PD  Petak Malay Bulu Merindu Berdiri di Kabupaten Murung Raya

Satu lagi perusahaan karet berdiri di desa Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Perusahaan karet yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten tersebut bernama Perusahaan Daerah Petak Malay Buluh Merindu dengan pimpinan Agung Wibowo,

 lnformasi yang kami peroleh dari beberapa sumber antara lain Agung Wibowo (Direktur PD.Petak Malay Buluh Merindu), Rayensen (Kabid lndustriAgro Disperindag Kab.Murung Raya)) dan Martini (Kabid P2HP Disbun Kab.Murung Raya), bahwa perusahaan daerah tersebut sudah membangun gudang dan sudah diresmikan tanggal 22 Desember 2017.

Selanjutnya untuk jangka panjang perusahaan itu akan mendirikan pabrik crumb rubber dengan kapasitas 27.000 sampai 40.000 ton pertahun (saat ini beberapa mesin sudah ada tapi belum terpasang),

Sementara ini, perusahaan daerah hanya menampung bokar bersih yang di suplly dari 8 (delapan) kelompok UPPB binaan Dinas Perkebunan, untuk kemudian dijual ke perusahaan karet di Tengkiling (PT. Borneo Makmur Lestari).

Sekretariat Gapkindo Cabang Kalselteng 04/01/2018

----------------------------------------

Bupati Murung Raya Resmikan Pabrik Pengolahan Karet

Bupati Murung Raya Perdie Midel Yoseph meresmikan pabrik pengolahan karet milik Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu di Kecamatan Murung, yang berada di Desa Bumban, Jumat (22/12).

Dalam sambutan peresmian itu, Bupati Perdie Midel Yoseph berharap peresmian pabrik pengolahan karet ini bisa dicontoh perusahaan-perusahaan hutan tanaman industri lainnya di Murung Raya, untuk membangun hilirisasi industri guna menghasilkan produk turunan bernilai tambah tinggi.

Selain berdampak positif bagi perekonomian daerah, pabrik yang dibangun dengan nilai investasi lebih kurang Rp1 triliun itu bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal.

"Pabrik ini bisa menampung hingga 3.800 orang tenaga kerja, sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Harapan saya kepada manajemen perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal," kata Perdie Midel Yoseph dalam keterangan tertulis yang diterima dari Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Murung Raya.

Bupati juga berpesan kepada pimpinan dan manajemen perusahaan agar melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik, karena pemerintah telah memberikan jaminan keamanan dan kemudahan berinvestasi.

"Perusahaan harus selalu memperhatikan dan menjaga kondisi lingkungan di sekitarnya agar tidak menimbulkan pencemaran. Limbah dari perusahaan ini jangan sampai dibuang ke Sungai Barito."

Selain itu, ia juga berharap PT PMBM memberikan perhatian dan kepedulian melalui bantuan program tanggung jawab sosial kemasyarakatan, khususnya terhadap lingkungan sekitar operasional perusahaan.

"Yang terpenting jangan sampai terjadi konflik dan kecemburuan sosial serta terjadi kesenjangan ekonomi. Hal yang sama juga diberikan kepada para karyawan dan pekerja, perhatikan hak-hak dan kesejahteraannya," katanya lagi.

Pada tahap awal pabrik akan beroperasi dengan kapasitas 27 ribu ton, dan selanjutnya ditargetkan menjadi 40 ribu ton karet kering per tahun. Selanjutnya akan diekspor ke beberapa negara, sedangkan bahan bakunya diperoleh dari petani karet di wilayah Murung Raya.

Dishubkominfo Kab Murung Raya, 23/12/2017

---------------------------------------

Pemkab Murung Raya akan Putus Rantai Mafia Karet

Lemahnya harga jual karet di tingkat petani di Kabupaten Murung Raya (Mura) diduga kuat karena ulah mafia karet yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (Disperindagkop UKM) Murung Raya, Kariadi, karena tidak ada pilihan lain, petani menjual hasil sadapannya ke mafia karet.

"Para mafia ini kan biarpun harga di pabrik naik, tetap membeli karet kepada petani dengan harga murah. Hal itu sangat salah, seharusnya bila tingkat pabrik naik, mereka juga harus menaikan harga yang dibeli dari petani," ungkap Kariadi, Jumat (4/8/2017).

Untuk memutus mata rantai mafia karet atau para tengkulak karet yang curang, Kariadi mengatakan, pemkab sudah mempunyai solusi, yaitu dengan cara mendirikan pabrik karet yang sekarang tengah dibangun.

"Dengan adanya pabrik nanti tentu semua hasil para petani akan ditampung di pabrik karet itu yang akan dibeli dengan harga cukup tinggi, tapi dengan catatan kualitas harus lebih baik," tambah Kariadi.

Borneonews, 04/08/2017