BERITA KARET DESEMBER 2018

  1. JOKOWI SINGGUNG HARGA KARET DAN CPO SAAT PELANTIKAN TKD SUMSEL
  2. HARGA KARET JEBLOK, JOKOWI JANJI PEMERINTAH BELI DARI PETANI
  3. GAPKINDO : PENGGUNAAN KARET UNTUK ASPAL JALAN MENCIPTAKAN SEGMEN KONSUMSI BARU
  4. CURHAT PENGUSAHA KARET SOAL SPEKULAN DAN JATUHNYA HARGA
  5. PEMERINTAH INTERVENSI HARGA SAWIT, BAGAIMANA NASIB KARET?
  6. HARGA KARET DUNIA TELAH TURUN 33% KE 137 YEN/KG
  7. HARGA KARET TURUN LAGI, PETANI LESU
  8. KONTRAK KARET BBJ TERKENDALA KESEPAKATAN DENGAN MALAYSIA & THAILAND
  9. PEMERINTAH SERAP 150.000 TON KARET PETANI SUMSEL UNTUK ASPAL
  10. EKSPOR KARETHINGGAAKHIR 2018 TERUS ANJLOK
  11. DUA INVESTOR SIAP GARAP PENGOLAHAN KARET BENGKULU
  12. PEMENANG LELANG ASPAL KARET DI SUMSEL WAJIB BELI LEWAT UPPB
  13. HARGA KARET MASIH TERPURUK, MENTERI PERINDUSTRIAN TEGASKAN UPAYA DONGKRAK HARGA KARET
  14. KARET BAKAL JADI CAMPURAN ASPAL
  15. KABINET THAILAND SETUJUI US$567 JUTA UNTUK MEMBANTU PETANI KARET

---------------------------------------------------

Jokowi Singgung Harga Karet dan CPO SaatPelantikan TKD Sumsel

Calon presiden petahana Joko Widodo mengatakan saat ini ada dua permasalahan yang sedang dialami di wilayah Sumatra. Keduanya itu merupakan permasalahan terkait harga karet dan crude palm oil (CPO) yang masih turus turun.

Hal itudisampaikanJokowisaat menghadiri pelantikan pengurus Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Sumsel di The Sultan Conventional Center Palembang, Minggu (25/11).

Menurutnya, kedua komoditas itu merupakan komoditas internasional yang harganya sulit untuk didongkrak. "Tidak hanya kita, Malaysia juga merasakan hal yang sama," tambah Jokowi.

Berdasarkan perhitungannya, saat ini Indonesia memiliki 13 juta ha lahan perkebunan sawit dengan produksinya mencapai 42 juta ton per tahunnya.

Harga karet internasional saat ini berada dikisaran US$1.300-US$1.350 per ton. Padahal seharusnya harga karet di pasar turut terdongkrak karena kondisi penguatan dollar terhadap rupiah, namun sejauh ini malah turun.

Setidaknya para petani karet berharap harga karet paling tidak bisa naik minimal US$1.800 per ton. Sementara, harga CPO sendiri di bulan ini sempat menyentuh level terendahnya sejak 2015.

Mengutip Bloomberg, pada Rabu (14/11) harga CPO kontrak Januari 2019 di Malaysia Derivative Exchange tercatat melemah 1,69% menyentuh level terendahnya sejak 2015 di RM1.973 per ton. Dalam sepekan dari periode tersebut, harga CPO melemah 6,5% dan membuat harga CPO di Kamis (15/11) menguat secara teknikal sebesar 0,05% ke RM 1.974.

Pemerintah, lanjut Jokowi, sebetulnya sudah berupaya agar harga CPO bisa beranjak naik. Sebab, kita memiliki masalah terhadap Eropa dan India.

Tak hanya di Eropa dan India, pemerintah juga sudah melobi China untuk menyerap CPO dari Indonesia. "Akhirnya kita diberi tambahan 500.000 ton CPO per tahun ke sana. Tapi tetap juga tidak bisa mengguncang harga karena produksinya berlimpah," tutur dia.

Kemudian untuk karet, Jokowi bilang sudah ada sedikit jalan keluar. Misalnya, hari ini pemerintah akan bertemu dengan petani karet di Palembang untuk mengambil 5.000 ton untuk Kementerian PUPR buat pembangunan jalan.

"Harganya sekitar Rp 7.500-Rp 8.000, pembelian langsung ke petani atau ke koperasi untuk pembangunan jalan," tutup Presiden.

Kontan.co.id, 25/11/2018

---------------------------------------------------------

Harga Karet Jeblok, Jokowi Janji Pemerintah Beli dari Petani

Presiden Joko Widodo berjanji pemerintah akan membeli karet dari petani untuk bahan baku campuran aspal dalam proyek infrastruktur pasca-anjloknya harga karet di pasar dunia.

"Sudah sebulan ini kita kaji terus sehingga seminggu kemarin kita memutuskan untuk karet yang harganya jatuh jadi Rp 6.000 (per kg). Saya sudah perintahkan untuk Menteri PU, Pak Dirjen, petani karet di tempat lain, saya sampaikan bahwa kementerian PU akan beli langsung dari koperasi atau petani," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, Minggu (25/11/2018).

Jokowi menyebutkan, Kementerian PUPR akan membeli dengan harga lebih tinggi dari pasaran yakni sekitar Rp 7.500-Rp 8.000 per kg. Pada kesempatan itu, Jokowi sempat menerima curahan hati seorang petani karet di Palembang, Bambang Wahyudi (69) asal OKU, yang mewakili rekan-rekannya sesama petani perihal harga karet yang jatuh.

"Kalau di tempat saya itu harganya cuma Rp6 .000 Pak, ya tolong dinaikkan Pak," kata Bambang yang disambut tepuk tangan rekan-rekannya sesama petani.

Merespons hal itu, Jokowi pun kemudian menjelaskan bahwa komoditas karet dan juga sawit merupakan komoditas global yang harganya sesuai dengan mekanisme pasar internasional, yang saat ini harganya sedang turun.

"Turun semuanya. Tidak hanya Indonesia yang kena masalah ini. Semua negara penghasil sawit Indonesia Thailand kena semua. Karet juga sama belakangan harganya turun. Itu komoditas global internasional. Harga kita enggak mungkin bisa ikut campur," ucap dia.

Namun tak lama lagi, khususnya di Sumsel, Presiden memastikan Kementerian PUPR akan membeli karet-karet tersebut dari petani dengan harga lebih kompetitif. "Kalau ada peluang lagi harga bisa lebih dari itu saya akan sampaikan. Ini disyukuri dulu," katanya.

Kompas.com, 26/11/2018

-------------------------------------------------------
Gapkindo: Penggunaan Karet untuk Aspal Jalan Menciptakan Segmen Konsumsi Baru

Gabungan Perusahaan Karet Indonesia mengatakan, pemakaian karet untuk aspal pembangunan jalan dapat menciptakan segmen konsumsi karet yang baru dan diharapkan karet yang digunakan dari karet olahan crumb rubber atau serbuk karet.

Presiden Joko Widodo pada pelantikan pengurus Tim Kampanye (TKD) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Sumatra Selatan di The Sultan Conventional Center Palembang (25/11) mengatakan, sudah ada sedikit jalan keluar untuk karet. Misalnya, hari ini pemerintah akan bertemu dengan petani karet di Palembang untuk mengambil 5.000 ton untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan jalan.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo menjelaskan, sejak tahun 2015 Gapkindo sudah mengusulkan ke pemerintah untuk mencari terobosan agar karet bisa menjadi campuran untuk pembangunan infrastruktur jalan.

“Tujuannya supaya bisa menggertak pasar bahwa ada segmen pengguna baru yaitu aspal karet. Pemerintah membangun jalan akan menggunakan karet dalam jumlah banyak, jadi (pasar internasional) jangan tekan-tekan harga,” lanjutnya kepada Kontan.co.id, Minggu (25/11).

Moenardji mengatakan, sejak tahun 1970-an pemerintah telah membentuk struktur bangun industri karet alam di Indonesia yang dikonsentrasikan karet alam dari petani 95% diolah di pabrik menjadi crumbrubber. Selama ini pabrik ban di dalam negeri hanya bisa menyerap sekitar 600.000 ton per tahun dan sisanya sekitar 2,9 juta ton oleh anggota Gapkindo dicarikan pasar di luar negeri.

“Kalau Indonesia membutuhkan karet untuk membuat jalan, kita bisa kurangi ekspor supaya harga di pasar Internasional terasa tepat, kita isi untuk kebutuhan Indonesia dalam membuat jalan. Dengan mengurangi berapa pun untuk membuat jalan, anggota Gapkindo sangat siap untuk bisa mengisi kebutuhan tersebut,” lanjutnya.

Moenardji mengusulkan, jika karet yang akan digunakan untuk aspal bisa menggunakan karet yang merupakan mata rantai dari crumb rubber, bisa dari barang crumb rubber atau barang yang setengah dari crumb rubber.

“Kalau pun tidak sampai kualitas setengah crumb rubber, tapi bisa dari hasil olahan dari pabrik-pabrik crumb rubber. Jadi semua, baik itu dari petani dan pabrik industri pengolahan bisa bergerak untuk mendukung aspal karet ini,” ujarnya.

Moenardji menambahkan, Gapkindo bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dalam diplomasi perkaretan di dunia internasional. Ada satu kerja sama multilateral dari tiga negara yaitu Thailand, Indonesia, dan Malaysia sebagai negara produsen utama bersama mengatur, menganalisa, dan menyiasati ketimpangan harga yang terjadi di pasar internasional. Salah satunya penciptaan segmen konsumsi baru.

Kontan.co.id, 25/11/2018

-----------------------------------------------------------------

Curhat Pengusaha Karet Soal Spekulan dan Jatuhnya Harga

Harga karet di pasar internasional menjadi salah satu komoditas RI yang tengah terpuruk.
Seperti diketahui, harga karet sepanjang 2018 (year-to-date/YTD) sudah turun parah sekitar 25,16%, berdasarkan data kontrak acuan Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).

Kejatuhan harga karet sebenarnya tidak hanya terjadi di tahun ini. Harga karet bahkan sudah amblas nyaris 22% di sepanjang tahun 2017. Artinya, sudah dua tahun terakhir harga karet terjun bebas.

Berbicara kepada CNBC Indonesia, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo, mengungkapkan bahwa di bulan ini harga karet berfluktuasi di kisaran US$ 1.250-1.300 per metrik ton (MT).

Sejatinya, harga yang ideal menurutnya ada di level US$ 1.800 per metrik ton.

"Padahal, di akhir 2016 sampai awal 2017 harganya masih di kisaran US$ 2.200/MT. Gelombang paling jelek sendiri terjadi sebelumnya, di awal 2016 harganya pernah hampir menyentuh US$ 1.000/MT," kata Moenardji melalui telepon, Senin (26/11/2018).

Menurut Moenardji, kejatuhan harga ini disebabkan beberapa faktor.
Pertama, kondisi perekonomian global saat ini yang turut mencerminkan konsumsi bahan baku industri yang melemah, termasuk industri ban sebagai pengguna karet alam.

Kedua, faktor cuaca di negara-negara produsen utama, yakni Thailand, Indonesia, Vietnam dan Malaysia yang total menyuplai 75% dari produksi karet global.

Ketiga adalah gambaran fundamental supply and demand di pasar global. Seringkali terjadi ketidakakuratan dalam hal ini yang akhirnya menciptakan kesan seolah-olah suplai karet di tingkat global berlebihan (oversupply).

Tata cara perdagangan (trading syle) komoditas karet di tingkat internasional menurut Moenardji cenderung seringkali tidak mencerminkan harga yang sebenarnya.

"Ini debatable dan tidak selalu reasonable dan akhirnya menciptakan faktor keempat, yakni spekulan. Harga menjadi tertekan. Jadi memang lebih banyak faktor luar negeri," jelasnya.

Menurut Moenardji, dengan medan tantangan yang lebih banyak di luar negeri, pihaknya membutuhkan peran aktif pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dalam melakukan lobi-lobi.

"Kita perlu Kemendag terus berbicara dalam forum ITRC [International Tripartite Rubber Council] untuk mencari celah-celah dan menempatkan harga yang lebih sehat sesuai kondisi fundamental, termasuk menghindari aspek-aspek ketidakakuratan tadi," harapnya.

ITRC sendiri saat ini baru beranggotakan Thailand, Indonesia dan Malaysia. Moenardji berharap peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turut mendorong agar Vietnam dapat segera bergabung.

Dengan bergabungnya Vietnam, Moenardji yakin keempat produsen utama ini dapat lebih berperan aktif dalam mengendalikan suplai dan akhirnya mengontrol harga karet agar lebih stabil.

Dia pun menyambut baik rencana pemerintah meningkatkan konsumsi karet dalam negeri melalui pengaspalan jalan. Menurutnya, ini resep yang dulu disuarakan oleh ITRC.

"Di tahun 2015, Gapkindo yang mendorong Menteri Perdagangan, waktu itu Pak Gobel supaya pemerintah lebih banyak membangun infrastruktur jalan. Dengan menggunakan karet, kualitas jalan lebih tahan lama dan awet," ujarnya.

Dia menjelaskan, sesuai saran ITRC, penggunaan karet ke dalam aspal jalan adalah sesuatu yang baru.

Dengan demikian, apabila Indonesia dapat mendorong negara-negara lain untuk menerapkan hal serupa, diharapkan akan terjadi adjustment stock di level global sehingga harga naik. ***

CNBC Indonesia, 27/11/2018

-----------------------------------------------------------------

Pemerintah Intervensi Harga Sawit, Bagaimana Nasib Karet?

Pemerintah akhirnya mengambil kebijakan untuk merespons penurunan tajam harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional. Namun, kebijakan yang sama tidak dilakukan terhadap komoditas karet.

Intervensi Pemerintah tersebut dituangkan melalui penurunan pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menjadi nol. Sementara, tidak ada instrument serupa yang bisa diterapkan terhadap komoditas karet.

"Tidak ada instrumen seperti sawit untuk karet. Kalau gak ada instrumen seperti BPDP, ya kita akan menonton saja [harga jatuh]," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers di kantornya, Senin (26/11/2018).

Berdasarkan penelusuran Tim Riset CNBC Indonesia, harga karet kontrak acuan di Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) sudah ambrol hingga 25,16% di sepanjang tahun 2018 (year-to-date/YTD).

Sebagai informasi, kejatuhan harga karet sebenarnya tidak hanya terjadi di tahun ini. Harga karet bahkan sudah amblas nyaris 22% di sepanjang tahun 2017. Artinya, sudah dua tahun terakhir harga karet terjun bebas.

Namun, Pemerintah bukannya berpangku tangan. Presiden Joko Widodo sudah melontarkan inisiatif untuk membantu petani karet melewati masa sulit. Inisiatif tersebut adalah dengan memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membeli karet dari kebun rakyat untuk pengaspalan jalan.

Ia melansir ide itu dalam Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, di Palembang, Minggu (25/11/2018) sore.

Jokowi mengemukakan, sebulan lalu dirinya telah memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono agar memulai pelaksanaan inisiatif tersebut.

"Ini sebentar lagi yang di Sumsel ini kita akan beli langsung dari petani dari koperasi untuk beli getah karetnya, dibeli langsung oleh Menteri PUPR, harganya Rp 7.500-Rp 8.000," kata Presiden, dikutip dari siaran pers, Senin (26/11/2018).

Meski demikian, hingga kini belum ditemukan bentuk definitif dari kebijakan tersebut, baik payung hukum maupun implementasinya. ***

CNBC Indonesia, 26/11/2018

------------------------------------------------------------------------------

Harga Karet Dunia Telah Turun 33% ke 137 yen/kg

Harga karet menunjukkan tren penurunan sejak akhir Januari 2017 setelah mencapai puncaknya di 367 yen/kg.

Para petani karet mulai menjerit akibat jatuhnya harga karet dunia. Pada perdagangan, Selasa (27/11) harga karet dengan standard Ribbed Smoked Sheet (RSS) untuk kontrak berjangka 1 bulan ke depan ditransaksikan naik 0,43% menjadi 137,7 yen/kg dari penutupan sehari sebelumnya. Harga karet menunjukkan tren penurunan sejak akhir Januari 2017 setelah mencapai puncaknya di 367 yen/kg. Setelah itu, harga karet terus turun dan sepanjang tahun ini telah menyusut lebih dari 33% (ytd).

Ketidakpastian global dampak kenaikan suku bunga serta ancaman perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok telah memicu jatuhnya harga karet dunia. Kekhawatiran tersebut kian menguatkan perekonomian global akan mengalami perlambatan sehingga berdampak terhadap permintaan karet dunia, terutama dari Tiongkok.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan produsen karet terbesar kedua di dunia dengan produksi 2,99 juta ton atau sekitar 27,4% produksi rata-rata karet dunia. Sehingga turunnya harga karet dunia  akan memukul pendapatan para petani karet. Sementara Thailand tercatat sebagai negara dengan produksi karet terbesar di dunia, yakni mencapai 3,88 juta ton atau sekitar 35,44%. ***

Katadata.co.id, 27/11/2018

-----------------------------------------------

Harga Karet Turun Lagi, Petani Lesu

Harga karet kembali tidak menguntungkan petani dalam sepekan terakhir. Harga getah karet sepekan terakhir turun dari semula Rp 9.900 per kg, menjadi Rp 8.400 per kg.

Kondisi ini membuat petani kehilangan gairah menyadap karet.Seperti dituturkan, Wak Mat, petani karet di wilayah Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (01/12).

"Bahkan isunya akan turun terus, kami lesu nak nyadap mana cuaca lagi kurang mendukung,” sambungnya mengeluhkan.

Padahal karet merupakan tanaman primadona di Kabupaten berjuluk Bumi SebimbingSekudang ini.

Kecenderungan  harga karet yang terus merosot turun ini menjadi dilema bagi petani karet.

Kalau tidak menyadap maka dapur tidak bisa mengepul, menyadap pun terasa enggan lantaran harganya benar-benar tidak seimbang dengan harga kebutuhan pokok yang harus dibeli. ***

RMOL, 01/12/2018

---------------------------------------------------

Kontrak Karet BBJ Terkendala Kesepakatan dengan Malaysia & Thailand

Bursa Berjangka Jakarta berencana meluncurkan kontrak karet pada tahun ini, akan tetapi terkendala oleh kesepakatan tripartite dengan Malaysia dan Thailand.

Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Stephanus Paulus Lumintang mengatakan, pada tahun ini BBJ berencana meuncurkan kontrak karet berjangka.

Namun, dia pesimistis kontrak itu bisa terwujud karena belum ada kesepakatan tripartite dengan Malaysia dan Thailand hingga saat ini.

“Sebenarnya kami sedang mengusahakan karet futures yang harusnya tahun ini. Tetapi sudah mau akhir tahun belum terlaksana karena karet itu kan tripartite antara Malaysia, Thailand, dan Indonesia yang sampai saat ini belum ada sebuah kesepakatan bersama,” ujarnya saat ditemui Bisnis di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

BBJ menginginkan kontrak tersebut menjadi pasar bersama dengan Indonesia menggunakan produk TSR 20, Thailand dengan RSS3, dan Malaysia dengan latex. Untuk jenis produk, Paulus belum bisa memastikan dengan jelas karena hanya fokus mengurus perkembangan di Indonesia.

“Saya sudah pesimis karena sampai saat ini saja belum ada kesepakatan di antara tiga negara itu. Tetapi kami masih tetap menggodok, kami akan tetap berusaha untuk menjalankan dan menggeser programnya ke program 2019,” tegasnya.

Selain karet, BBJ juga akan menggenjot yang kontrak syariah yang sudah di tahap penyelesaiansetelah melakukan pertemuan dengan dewan syariah bersama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Selain itu, tahun depan BBJ juga akan melakukan revitalisasi kontrak dengan sejumlah kontrak akan kembali disesuaikan dengan keadaan pasar. ***

Bisnis.com, 08/11/2018

--------------------------------------------------

Pemerintah Serap 150.000 Ton Karet Petani Sumsel Untuk Aspal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membeli 150.000 ton karetpetani asal Sumatra Selatan (Sumsel) untuk bahan campuran pembuatan aspal. Pada tahap awal, sebanyak 2.600 ton akan mulai dibeli pada pertengahan Desember 2018.

Kementerian PUPR bakal membeli karet tersebut seharga Rp10.500 per Kilogram (Kg), lebih tinggi dari yang dijanjikan oleh Presiden RI Joko Widodo saat lawatannya ke Palembang akhir pekan lalu.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel Rudi Arpian mengatakan secara keseluruhan, karet yang akan dibeli oleh pemerintah pusat sebanyak 150.000 ton. Pembelian akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Karet yang dibeli pada tahap awal oleh pemerintah pusat memiliki kadar kering karet (KKK) sebesar 55%-60%. Penentuan klasifikasi itu disesuaikan dengan kapasitas yang bisa dicampur dengan bahan aspal.

"Karena memang kadar sebesar itu yang bisa dicampur dengan bahan aspal. Harga pasar internasional untuk bahan olah karet rakyat (bokar) dengan kadar KKK 60% sekarang ini kisaran Rp9.000-10.000 per Kg," ujar dia usaiRapat Koordinasi Pengadaan Bahan Olahan Karet Rakyat (Bokar) di Palembang, Selasa (27/11).

Rudi menjelaskan proses pembelian dari petani karet oleh pengelola pabrik akan dilakukan dengan skema lelang. Sebelum dijadikan bahan campuran aspal, pabrik harus mengolah bokar tesebut. Pemerintah akan membayar ongkos tambahan bagi pabrik sebagai ganti biaya pengolahan dan keuntungan yang telah disepakati.

“Kami bakal kawal agar harga yang ditentukan itu yang diterima petani. Selain itu untuk memastikan semua karet berasal dari Sumsel, pabrik harus menyertakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diperoleh dari Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)," ujar Rudi.

Kuota penyerapan 150.000 ton bokar akan dibagi secara merata kepada 100 UPPB yang ada di Sumsel. Meski pembelian karet untuk aspal belum tentu mengerek harga karet, namun Rudi berharap langkah pemerintah dapat meningkatkan semangat petani untuk menghasilkan karet berkualitas dengan harga jual yang lebih tinggi lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel Ucok Hidayat mengatakan penerapan aspal karet ini belum bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel karena belum ada standarisasi terkait formula pembuatan aspal karet.

Maka itu, penyerapan karet untuk aspal dari petani tersebut baru bisa disalurkan ke pemerintah pusat.

"Kalau kami tetap memaksakan melakukan yang serupa dengan pemerintah pusat, siapa yang akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Standar ini perlu karena nanti pasti akan diperiksa oleh BPK, BPKP," ujar Ucok. ***

CNN Indonesia, 28/11/2018

-------------------------------------------------------

Ekspor Karet Hingga Akhir 2018 Terus Anjlok

Ekspor komoditas karet tahun 2018 diprediksi mengalami penurunan 14,8% yakni sekitar 2,7 juta ton dibanding tahun 2017 dikisaran 3,1 juta ton.Penurunan ekspor karet ini dikarenakan produksi karet lokal yang berkurang.

"Penyebabnya karena enggak ada barang, karena produksi turun, ekspor juga turun," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo kepada Kontan.co.id, Minggu (11/11).

Menurut Moenardji, kebutuhan karet untuk pengolahan dalam negeri tidak meningkat secara signifikan, sehingga tidak berkontribusi mengurangi ekspor.

Meskipun ekspor karet Indonesia turun, namun eksportir karet tetap berusaha mempertahankan pasar di Amerika dan China.

Menurunnya ekspor karet lokal ini juga terkait persaingan dagang dengan beberapa negara penghasil karet tertinggi seperti Thailand.

"Kita tetap menjaga market kita di Amerika, dan kemudian kita menurunkan ekspor ke negara keduanya China, ya di geser-geser saja begitu," tegasnya.

Masalah ekspor yang terus turun ini dinilai karena harga karet global tidak bersahabat. Saat ini harga karet internasional di kisaran US$ 1.300 - US$ 1.350 per ton.

Seharusnya harga karet di pasar turut terdongkrak karena kondisi penguatan dollar terhadap rupiah, namun sejauh ini malah turun.

“Memang kita pemerintah Indonesia, Thailand dan Malaysia selalu membicarakan upaya untuk memperbaiki harga dengan memberi pengaruh kepada pasar secara positif, agar harga bisa renumeratif. Itu yang diupayakan pemerintah. Usulannya ya kembali ke US$ 1.800 per ton minimal," ungkapnya.

Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mengklaim angka sementara ekspor karet pada tahun 2017 sebesar 2,9 juta ton senilai US$ 510 juta.

Per September 2018 ekspor karet mencapai 3,4 juta ton senilai US$ 328 juta atau naik 26,4 % dibandingkan Agustus 2018 sebesar 2,5 juta ton atau senilai US$ 350,7 juta.

Menurut Lukman Zakaria, selaku Ketua Asosiasi Petani Karet, saat ini upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi yang berkontribusi pada ekspor adalah dengan diberlakukannya pelatihan terhadap petani karet.

"Di level organisasi saja ke depan diberlakukan standar kompetensi kerja nasional demi karet berkelanjutan di Indonesia. Jadi mereka kalau kerja di industri karet luar negeri punya sertifikat, ya petani kita didik saja bagaimana lahannya jangan dijual dan tetap bertahan," ujarnya. ***

Kontan.co.id, 12/11/2018

--------------------------------------------------------

Dua Investor Siap Garap Pengolahan Karet Bengkulu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu menyebutkan dua investor swasta berminat untuk mengembangkan usaha pengolahan getah karet di wilayah itu.

"Dua perusahan itu akan membangun industri di Kabupaten Seluma dan Bengkulu Utara, namun kami belum bisa menyebutkan nilai investasi yang akan mereka tanam," kata Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu, Hendry Poerwantrisno di Bengkulu, Kamis (29/11/2018).

Dia menuturkan rencana pembangunan pabrik ini akan meningkatkan nilai jual produk getah karet di Bengkulu melalui program penghiliran industri yang digalakkan sejak 2016.

"Sejauh ini realisasi penanaman modal kedua investor itu berjalan mulus. Mereka telah memiliki nomor induk berusaha (NIB), saat ini masih mengurus dokumen izin usaha, Amdal dan izin lingkungan. Kalau semua perizinan itu telah selesai, pembangunan pabrik karet dapat segera dimulai," ujarnya.

Penguatan investasi sektor hilir, lanjutnya, dilakukan melalui pemberian insentif pajak dan kemudahan mengurus perizinan, sehingga diharapkan dapat menciptakan variasi produk derivatif komoditas karet dari Bengkulu.

"Secara nasional jumlah pabrik karet telah mencukupi, namun lokasinya berada jauh di luar provinsi Bengkulu. Karena itu, pembangunan kedua pabrik ini diharapkan dapat menekan biaya pengiriman barang, sehingga nilai getah karet menjadi lebih stabil di tingkat petani," ujarnya.

Hendry menambahkan bahwa selain memangkas biaya produksi, masuknya kedua investor itu juga dinilai dapat mendukung pengurangan impor produk olahan lateks di pasar dalam negeri.

"Kami harap hilirisasi industri karet terus tumbuh, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi komoditas unggulan," ucapnya. ***

Bisnis.com, 30/11/2018

------------------------------------------------------

 Pemenang Lelang Aspal Karet di Sumsel Wajib Beli Lewat UPPB

Pemprov Sumatra Selatan mengusulkan agar pemenang lelang karet untuk campuran aspal karet wajib membeli kepada minimal 100 unit pengolahan dan pemasaran bahan olah karet atau UPPB.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian, mengatakan usulan tersebut supaya terjadi pemerataan dalam menyerap karet milik petani.

“Kami sudah sampaikan kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) V yang nantinya akan menyerap karet petani Sumsel sebanyak 2.600 ton,” katanya, Rabu (28/11/2018).

Berdasarkan catatan Dinas Perkebunan Sumsel, saat ini terdapat 177 UPPB . Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan dibanding Maret 2018 yang tercatat 155 UPPB.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyerap karet petani melalui pemenang lelang. Nantinya, pembayaran akan dilakukan pada akhir Desember 2018.

Selain mengusulkan minimal jumlah UPPB, pihaknya juga bakal membagi kuota 2.600 ton berdasarkan persentase ketersedian bahan olah karet (bokar) bersih di masing-masing kabupaten/kota.

Rudi menyebutkan pihaknya mengusulkan harga beli senilai Rp10.500 per kilogram (kg) untuk Kadar Karet Kering (KKK) 55%-60% melalui mekanisme lelang. Harga usulan itu lebih tinggi dibanding harga yang disebut Presiden RI Joko Widodo untuk membeli karet petani seharga Rp7.000—Rp8.000 per kg.

Sementara itu, harga lelang karet di sejumlah UPPB menunjukkan masih berada di kisaran Rp7.000 – Rp8.000 per kg.

Harga karet mingguan di UPPB Bina Kertayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, misalnya tercatat sebesar Rp7.825 per kg.

Sementara itu, harga karet mingguan di UPPB Mekar Sari, Kecamatan Betung,Kabupaten Banyuasin, tercatat sebesar Rp8.050 per kg.

Terpisah, Ketua UPPB Nasional Sugeng Hartadi mengatakan sebaiknya pemerintah tetap mengacu kepada harga standar internasional (FOB) dalam membeli karet petani.

“Kalau pemerintah ingin mengentaskan problematika petani karet jangan langsung menjanjikan patokan harga karet Rp7.000—Rp8.000 per kg, hal ini kurang tepat,” katanya.

Sugeng mengemukakan jika mengacu pada harga FOB maka industri pengolahan karet tetap bisa berjalan dan menjaga persaingan sehat antara industri.

Bisnis.com, 28/11/2018

-------------------------------------------------------

Harga Karet Masih Terpuruk, Menteri Perindustrian Tegaskan Upaya Dongkrak Harga Karet

Terpuruknya harga karet di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir masih jadi problem petani-petani hingga saat ini.

Di Provinsi Kalimantan Barat yang notabene sebagai daerah penghasil karet, harga karet di tingkat petani masih berkisar antara Rp 5.000-6.000. per Kilogram (Kg).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan Pemerintah Pusat terus berupaya mendongkrak harga karet di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar sektor perkebunan karet bisa kembali menjadi sumber penghasilan memadai dan menjanjikan guna tingkatkan kesejahteraan para petani pada masa mendatang.

“Saya akui harga karet turun sejak tahun 2011. Turun terus dan puncaknya tahun 2011 itu,” ungkapnya saat diwawancarai usai kunjungan kerja ke Pabrik Karet PT New Kalbar Processors (NKP) di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (17/11/2018)

Airlangga Hartarto menimpali pemerintah tengah pikirkan cara bagaimana agar harga karet bisa naik dari waktu ke waktu. Kunjungannya ke pabrik karet NKP, kata dia, sebagai bukti pemerintah berupaya cari solusi.

 “Sekarang, pemerintah memikirkan bagaimana caranya meningkatkan demand terhadap karet,” katanya.

Ia menambahkan satu diantara upaya yang ditempuh yakni pemerintah sudah berinvestasi untuk prototype dan ujicoba karet sebagai bahan campuran aspal.

“Hal ini sudah saya sampaikan kepada asosiasi untuk difinalisasi persiapannya,” terangnya.

Kader partai Golongan Karya (Golkar) itu juga mengatakan akan mendorong replanting melalui pajak ekspor. Namun, hal ini harus ditopang oleh kesiapan industri. Konsep ini seperti yang diaplikasikan dalam sektor sawit dimana pemerintah bisa mengambil pajak ekspor sawit untuk ke Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“Ini kita bisa kelola dananya untuk replanting kebun raya. Karena masalah karet ini kan produktivitas kita dibandingkan berbagai negara lain relatif lebih rendah. Sudah lama tidak replanting karena tekanan harga. Oleh karena itu, harus bisa ada cross subsidi  (subsidi silang_red) dari ekspor dan untuk replanting. Kita menunggu kesiapan industri,” imbuhnya.

Airlangga memaparkan pihaknya masih membahas terkait revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya tingkatkan investasi di Indonesia. Langkah itu diambil setelah meneliti semua Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

“Ada beberapa sektor yang invesatasinya nol termasuk di crumb rubber (karet remah_red). Oleh karena itu, yang investasinya nol itu kita review. Ada yang kita review khusus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” paparnya.

Ia menilai terminologi kemitraan tidak jelas sehingga pemerintah berupaya mengangkat semua dan semakin diperjelas. Crumb rubber misalnya, karena investasi relatif nol sudah dalam beberapa tahun dan beberapa investor memang berminat.

“Kalau lihat industri bannnya ekspansi terus. Tapi crumb rubber sebagai bagain dari bahan baku kan harganya turun, tapi pertumbuhan terbatas. Sementara itu, kalau kita lihat synthetic rubber itu pabriknya juga ekspansi. Jadi, kita lihat ada sesuatu yang belum tepat dalam matching di industri. Kalau bahan baku tersedia sekarang utilisasi sebesar 60%,” tukasnya.  

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat terus berupaya lakukan inovasi guna mendongkrak harga karet yang alami penurunan sejak beberapa tahun terakhir.

Terlebih, sektor perkebunan karet menyimpan potensi besar. Sebab, banyak barang-barang kebutuhan manusia yang membutuhkan atau bahkan berbahan baku dari karet.

“Peningkatan harga karet menjadi komitmen saya dan Pak Gubernur Kalbar. Petani karet harus sejahtera,” terangnya.

Ria Norsan menimpali inovasi-inovasi yang akan diupayakan diantaranya mendorong berdirinya pabrik-pabrik pengolahan karet. Nantinya, pabrik-pabrik itu dapat mengolah bahan baku karet mentah menjadi barang jadi yang punya nilai tambah ekonomi.

“Ketika ini diwujudkan maka harga dan nilai jual karet tentunya akan meningkat. Masyarakat akan sejahtera,” pungkasnya.

Tribunpontianak.co.id, 18/11/2018

-----------------------------------------------------------

Karet Bakal Jadi Campuran Aspal

Pemerintah tetap tidak menutup mata melihat kondisi harga karet yang terus anjlok. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan menjadikannya sebagai campuran aspal.

"Saya sudah minta asosiasi untuk difinalisasikan kesiapannya," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Republik Indonesia Airlangga Hartarto ditemui di sela-sela kunjungannya ke pabrik karet PT New Kalbar Processors (NKP) di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (17/11). Adanya kekhawatiran dia dengan menurunya harga karet di Indonesia dan Provinsi Kalbar sebagai salah satu provinsi penghasil karet, membuatnya ingin melihat kondisi di lapangan secara langsung. Maka dalam kunjungan kerjanya kemarin ke Kalbar, dia menyempatkan waktu mengujungi PT NKP. Dalam kunjungan tersebut, Menperin didampingi Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan.

Dari kunjungan ini, Menperin berharap akan lahir sebuah solusi demi mengatasi permasalahan rendahnya harga karet. "Harga karet terus turun dan puncaknya tahun 2011. Sekarang pemerintah memikirkan bagaimana meningkatkan harga karet?" kata Airlangga usai meninjau pabrik.

Selain di pabrik karet PT NKP, Menperin juga mengujungi IKM Dayang Songket di Jalan Karya Baru, Komplek Bali Agung 1 No 14 A. Pihak kementerian dikatakan dia akan terus mendorong industri-industri UMKM agar terus dikembangkan.

"Ini juga sudah dilakukan penjualan melalui online, maka akses terhadap penjualan akan meningakat," pungkas Airlangga.

Pontianak Post.co.id, 18/11/2018

------------------------------------------------------------

Kabinet Thailand Setujui US$567 Juta untuk Membantu Petani Karet

Kabinet Thailand menyetujui subsidi baru sebilai US$567 juta untuk membantu para petani karet yang kini tengah berjuang di tengah merosotnya harga karet.

Thailand, produsen karet terbesar dunia mengalami pukulan akibat jatuhnya harga karet alam sebesar 40% selama dua tahun terakhir sebagai akibat dari rendahnya permintaan dari pasar dunia.

Langkah pemerintah itu akan mulai berlaku sejak 1 Januari 2019 dan akan meliputi subsidi langsung sebesar 1,100 baht (US$33) per 0,16 ha yang dibatasi maksimum sebesar US$500 untuk para petani karet rakyat yang mengelola perkebunan karet dan terdaftar di otoritas karet Thailand atau Rubber Authority of Thailand.

Para penyadap karet yang bekerja di perkebunan karet yang terdaftar tapi tidak memiliki tanah sendiri akan mendapatkan bantuan sebesar US$21 per 0,16 ha lahan yang dia kelola namun jumlah bantuan yang bisa diterima dibatasi maksimum US$318.

Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand menyatakan bahwa langkah tersebut akan sangat membantu sekitar 1 juta petani dan 300.000 penyadap karet.

Para petani karet sudah menerima sejumlah subsidi pemerintah, namun langkah yang disetujui pada siding kabinet Selasa (4 Desember) itu akan menggantikan semua subsidi sebelumnya yang telah dinikmati petani dan penyadap selama ini.

Pemerintah Thailand juga mendorong para petani karet untuk mulai beralih ke tanaman alternatif seperti jagung selama harga karet sedang rendah.

Otoritas karet Thailand dan otoritas pembangkitan listrik Thailand kini sedang melakukan percobaan untuk mengubah karet menjadi energi.

Otorias karet Thailand juga mengusulkan perlengkapan tempat tidur seperti sprei dan selimut berbasis bahan karet untuk sekolah-sekolah dan rumahsakit milik pemerintah

Karet spesifikasi RSS3 yang menjadi acuan karet Thailand diperdagangan pada level US$1.35 per kg pada Selasa (4 Desember). ***

Xinhua, 20/11/2018